TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 391/pid.sus/2017/PN Sgm)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dua hal yaitu, untuk mengetahui seperti apa kualifikasi tindak pidana penyerobotan tanah dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan nomor : 391/pid.sus/2017/PN.Sgm.. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kabupaten Gowa dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara terhadap hakim yang bersangkutan agar dapat lebih memahami pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa dalam bentuk surat putusan dengan nomor register perkara 391/pid.sus/2017/PN.Sgm, adapun sumber data sekunder lain yaitu berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu : Pertama, bahwa kualifikasi tindak pidana penyerobotan tanah dalam pandangan hukum pidana selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun undang-undang yang sering dipakai oleh pengadilan untuk memutus suatu perkara tindak pidana penyerobotan tanah adalah Pasal 167 ayai (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain KUHP, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana penyerobotan tanah, diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Kedua, bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan No. register 391/pid.sus/2017/PN.Sgm sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, Dalam persidangan ini terdakwa terbukti melakukan sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, dimana terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Sunggumina menjatuhkan hukuman yang sesui dengan perbuatan terdakwa.