TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENERIMA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS PAILIT (Studi Kasus No. 1824/K/Pid.Sus/2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peminadaan terhadap tindak pidana menerima suap dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus dengan nomor putusan 1824/K/Pid.Sus/2012.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang teliti. Penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait pemidanaan terhadap tindak pidana suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara penuntut umum dan majelis hakim dalam melihat kasus ini. Jaksa Penuntut Umum mengangga bahwa Terdakwa harusnya dijatuhi Putusan sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang didakwakan di Pengadilan Negeri yaitu Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Majelis Hakim dalam Putusanya, mengabulkan dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga terdakwa tetap dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dengan denda Rp.150.000.000.00.- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
Kata kunci: Tindak Pidana Suap, Penjatuhan Pidana