TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEGIATAN PENAMBANGAN DI LUAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 311/PID.SUS/2019/PN.SGM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan; dan (2) penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN. Sgm.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum untuk mengkaji isu hukum mengenai kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan, serta untuk mengkaji masalah mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidanna kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/ 2019/PN.Sgm. Selanjutnya, bahan-bahan hukum dan nonhukum dikaitkan dan dianalisis dengan isu hukum yang dikaji secara kualitatif untuk memeroleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah dari hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (mengenai ketentuan pidana), selain itu juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada Sungai Je’neberang Gowa dan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan tuntutan hukuman 8 (delapan) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.