IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT TERHADAP TATA KELOLA HUTAN ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan)

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum hutan adat di Tombolo Pao Kabupaten Gowa, serta implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat Tombolo Pao tersebut. Dalam masyarakat Kabupaten Gowa, khususnya masyarakat Dusun Matteko menganggap bahwa Hutan Adat Tombolo Pao
seharusnya berada dalam penguasaannya dan akan dipergunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat setempat. Namun kenyataannya, masyarakat setempat dilarang untuk memanfaatkan sumber daya alam
Hutan Tombolo Pao tersebut. Namun pernyataan berbeda justru diberkan oleh Camat Tombolo Pao yaitu Bapak Baharuddin Lewa. Menurutnya, terdapat kekeliruan pemahaman oleh masyarakat Dusun Matteko Desa
Erelembang terkait status hutan Tombolo Pao tersbeut. Bapak Baharuddin Lewa menegaskan bahwa di Desa Erelembang tidak terdapat hutan adat, semuanya merupakan hutan lindung. Termasuk Hutan Tombolo Pao yang diklaim oleh masyarakat Dusun Matteko sebagai hutan adat. Secara
administratif, Hutan Tombolo Pao memang belum terdaftar sebagai hutan adat. Hal ini semakin memperkuat keterangan Camat Tombolo Pao di atas. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Kehutanan, ayat (1) bahwa “berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan
pengukuhan kawasan hutan”. Dari ayat tersebut, seharusnya apabila Hutan Tombolo Pao benar merupakan hutan adat, maka pemerintah pasti telah melakukan pengukuhan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Kehutanan ini. Adapun tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada serta
dengan adanya penambahan unsur-unsur empiris mengenai
permasalahan yang akan peneliti sajikan.