KEADILAN BERMARTABAT PADA UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA


SYAMSUDDIN, RAHMAN (2018) KEADILAN BERMARTABAT PADA UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
18_P0400313010_Disertasi_Cover1.jpg

Download (4kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
18_P0400313010_Disertasi(FILEminimizer) ... ok 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
18_P0400313010_Disertasi(FILEminimizer) ... ok dapus-lam.pdf

Download (466kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
18_P0400313010_Disertasi(FILEminimizer) ... ok.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK
RAHMAN SYAMSUDDIN. Keadilan bermartabat pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dibimbing oleh Abrar Saleng, Sukarno Aburera, dan Syamsuddin Muchtar. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menemukan keadilan bermartabat dalam upaya hukum luar biasa dalam peninjauan kembali sistem peradilan pidana. Syarat dan prosedur pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Implikasi upaya hukum luar biasa peninjauan kembali pada praktek peradilan
pidana. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan,. Serta menelaah materi muatannya, untuk mencari landasan filosofis, dasar ontologis, serta rasio legis lahirnya peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan bermartabat dalam upaya hukum peninjauan kembali menekankan terhadap hak-hak terpidana
yang harus terpenuhi untuk memenuhi unsur kebenaran materil dan peradilan yang bersifat mandiri. Prosedur dan syarat dalam pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali pidana menekankan terhadap terpidana atau ahli warisnya serta tidak hanya dibatasi satu kali dengan syarat novum yang diajukan merupakan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Implikasi peninjauan kembali yaitu adanya aturan hukum yang baru tentang peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana, ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban terpidana peradilan sesat serta terciptanya kepastian hukum terpidana.

Item Type: Thesis (Disertasi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Kamaluddin
Date Deposited: 16 Sep 2021 01:51
Last Modified: 16 Sep 2021 01:51
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/6462

Actions (login required)

View Item
View Item