KEDUDUKAN SAKSI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN AKTA SYARIAH OLEH NOTARIS DI WILAYAH KOTA MAKASSAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan konsepsi hukum kesaksian yang sah dalam hukum Islam; (2) menjelaskan keabsahan kesaksian laki-laki dan perempuan dalam syariah Islam; dan (3) menjelaskan penerapan saksi dalam akad syariah oleh Notaris di Wilayah Kota Makassar.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Konsepsi hukum kesaksian yang sah dalam hukum Islam, yakni para ulama mengkategorikannya sebagai fardhu 'ain (kewajiban person atau perorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenaran terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran. Dalam hal Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk mencatatkan segala peristiwa dan/atau kehendak para pihak dalam akta Notaris, tentunya membutuhkan saksi mengingat bahwa akta Notaris yang dibuat akan menjadi bukti autentik bagi yang menghendakinya. (2) Keabsahan kesaksian laki-laki dan perempuan dalam syariah Islam adalah menentukan saksi sebanyak 2 (dua) orang laki-laki dan jika tidak ada 2 (dua) orang laki-laki, maka cukup dengan seorang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Ketentuan saksi tersebut harus pula didukung dengan ketentuan bahwa seorang saksi harus seorang yang sudah dewasa, berakal, mengetahui apa yang disaksikan, beragama islam, adil, saksi harus dapat dilihat, dan saksi harus dapat berbicara, serta tidak dalam keadaan terpaksa untuk bersaksi. (3) Penerapan saksi dalam akad syariah oleh Notaris di Kota Makassar belum memenuhi ketentuan saksi sebagaimana prinsip syariah yang mengharuskan 2 (dua) orang laki-laki atau 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sebagai saksi. Notaris dalam menerapkan saksi masih berdasar pada ketentuan UUJN yang hanya mensyaratkan saksi berjumlah 2 (dua) orang tanpa ada ketentuan perbandingan jumlah dan jenis kelamin sebagaimana dalam prinsip syariah.