SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG PENANDATANGANANNYA DILAKUKAN TIDAK DI HADAPAN NOTARIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang penandatangannya dilakukan tidak di hadapan notaris dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap akibat hukum penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dilakukan tidak dihadapan notaris.
Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang diperoleh dari hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik kepustakaan dan teknik lapangan (wawancara). Selanjutnya bahan hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang terbukti penandatanganannya dilakukan tidak dihadapan Notaris, kekuatan pembuktiannya berubah dari yang awalnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadi kekuatan pembuktian di bawah tangan. Untuk menyatakan suatu SKMHT berubah kekuatan pembuktiannya menjadi di bawah tangan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Notaris bertanggung jawab atas akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang terbukti tidak ditandatangani di hadapan notaris yang menyebabkan kekuatan pembuktian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut menjadi akta di bawah tangan. Pertanggungjawaban notaris dapat berupa pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, biaya dan bunga.