PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA TINGKAT PENYIDIKAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan Restorative Justice dan menganalisis faktor hukum yang mempengaruhi kepastian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan Restorative Justice.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yaitu Polres Kota Palopo. Data primer diperoleh langsung dari responden Polres Kota Palopo dan data sekunder melalui undang-undang atau buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif belum memiliki payung hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksana yang dibutuhkan terkait dengan hal-hal teknis dan semacamnya sehingga mengakibatkan kendala-kendala dalam implementasi restorative justice itu sendiri khususnya terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat materiel dan formil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Syarat materiel menitikberatkan pada pertimbangan atas dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan dari pelaku seperti tidak berdampak konflik sosial, tidak ada penolakan di masyarakat, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntutnya di muka hukum dan terpenuhinya prinsip pembatas pada pelaku serta pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam syarat formil lebih menitikberatkan pada aspek formal seperti surat perdamaian antara kedua belah yaitu pelaku dan surat pernyataan perdamaian (akte dading) yang diketahui oleh atasan Penyidik. Kemudian adanya berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara secara keadilan restoratif. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Setelah syarat tersebut terpenuhi maka selanjutnya pihak Penyidik mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (restorative justice).