SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Peneltian ini bersifat normatif dengan menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal yang juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa perundang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Disamping itu juga menggunakan sumber bahan non hukum berupa buku-buku dan internet sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Keseluruan bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis sehingga memperoleh hasil mengenai persoalan hukum yang diteliti.
Hasil penelitian ini yaitu: 1) Sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia yang dimana tidak diatur secara khusus di dalam Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga pembuktiannya tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2) Implikasi hukum dalam sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia yang dimana jika calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan telah memperoleh hukum tetap pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih tersebut batal demi hukum. Sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Tepilih dalam Pemilihan Umum, sesuai penjelasan dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf d serta Pasal 32 Ayat (3).