Hendarta, Hendarta (2021) IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI BARRU. Thesis thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
B012191005_tesis cover1.png
Download (185kB) | Preview
B012191005_tesis 1-2.pdf
Download (770kB)
B012191005_tesis dp.pdf
Download (59kB)
B012191005_tesis.pdf
Download (963kB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah incraht, dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan dan penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tahapan penanganan barang bukti tindak pidana narkotika meliputi proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian sampai pada proses penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan. Sedangkan Proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap meliputi penyimpanan dan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan setahun sekali dan disaksikan oleh unsur aparat penegak hukum terkait yakni pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan, aparat hukum terkait dan masyarakat; (2) masalah Substansi dan Struktur Hukum dimana dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Hal ini berdampak pada semakin bertambah lamanya waktu penyimpanan barang bukti narkotika oleh pihak kejaksaan. Masalah yang timbul, pertama adalah mengenai biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan proses penyimpanan. Selain itu, masalah kedua adalah terkait dengan adanya tingginya potensi penyalahgunaan kewenangan dari Aparatur terkait terhadap barang sitaan tindak pidana narkotika selama masa penyimpanan sampai dengan pemusnahan. Sementara ruang penyimpanan benda sitaan tindak pidana narkotika mesti disimpan dengan prosedur keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat ruang penyimpanan khusus seperti brankas untuk menyimpan benda berharga dan berbahaya, dan ruang penyimpanan khusus untuk menyimpan barang bukti narkotika dan zat berbahaya.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 07 Sep 2021 00:37 |
Last Modified: | 13 Feb 2024 01:08 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/6230 |