Mansawan, Isak Semuel Kejne (2021) EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERPRES NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA BARAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
![[thumbnail of cover]](/6221/1.hassmallThumbnailVersion/B012171095_tesis%20cover1.png)
![](/6221/1.haspreviewThumbnailVersion/B012171095_tesis%20cover1.png)
B012171095_tesis cover1.png
Download (139kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B012171095_tesis 1-2.pdf
Download (989kB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B012171095_tesis dp.pdf
Download (418kB)
![[thumbnail of full teks]](/style/images/fileicons/text.png)
B012171095_tesis.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apakah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa telah efektif mempercepat pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat. 2) Bagaimana seharusnya Peraturan Presiden tersebut di implementasikan untuk mempercepat pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat.
Penelitian ini adalah penelitian empiris yang berlokasi di Papua dan Papua Barat. Data diperoleh melalui survey, wawancara, dan dokumentsi keseluruhan data dianalisis kuantitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat belum efektif khususnya dalam tata kelola pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 2) Faktor yang menjadi penghambat efektifitas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pangadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu: faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor penghambat efektifitas hukum yang ada dalam penelitian ini, terdapat tiga faktor dominan yang menjadi penghambat efektivitas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2019, yaitu: faktor aparat hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 07 Sep 2021 00:33 |
Last Modified: | 07 Sep 2021 00:33 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/6221 |