PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis kedudukan hukum putusan ultra petita pada perkara korupsi berdasarkan hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan putusan ultra petita pada perkara korupsi mencerimkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan yang diperoleh barupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum putusan ultra petita pada perkara korupsi khususnya terkait perkara Susi Tur Andayani adalah dapat dibenarkan karena hakim memiliki kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan putusan ultra petita pada perkara korupsi Susi Tur Andayani tidak mencederai keadilan dalam hukum. Putusan ultra petita pada perkara Susi Tur Andayani lebih menitikberatkan kepada keadilan dan kemanfaatan.