TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS OLEH ANAK (Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan abortus provocatus criminalis oleh anak di Kabupaten Bone dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan abortus provocatus criminalis oleh anak di Kabupaten Bone.
Penelitian ini adalah penelitian empiris yang dilakukan di Kabupaten Bone, dengan lokasi penelitian di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, Polres Bone, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Puskesmas di Kabupaten Bone yang bertujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.
Hasil penelitian ini yaitu: (1) Faktor penyebab kejahatan abortus provocatus criminalis oleh anak di Kabupaten Bone: Kehamilan diluar nikah; Orang tua yang malu anaknya hamil dan tidak ingin keluarga tahu hal tersebut; dan pihak laki-laki tidak mau bertanggungjawab. (2) Upaya penanggulangan kejahatan abortus provocatus criminalis oleh anak di Kabupaten Bone: Upaya Pre-Emtif: pihak kepolisian turut menyampaikan pesan moral kepada masyarakat terkhusus kepada para remaja di Kabupaten Bone terkait nilai-nilai keagamaan dan kaitannya dengan kejahatan abortus yang sangat berbahaya bagi kehidupan sosial; Upaya Preventif: pihak kepolisian melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan oleh tim P2TP2A bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone terkait himbauan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan juga terkait pergaulan anak yang harusnya diperhatikan; pihak kepolisian juga melakukan razia tempat yang di duga menjadi lokasi praktek prostitusi dan melakukan pengawasan ketat mengenai hal tersebut serta pihak kepolisian turut menyampaikan terkait pergaulan bebas yang akan berdampak kepada kejahatan abortus dan memberikan peringatan bahwa tindakan abortus merupakan tindakan melanggar hukum dan akan diberikan sanksi pidana bagi pelakunya; Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan faktor diluar kewenangan pihak kepolisan yang mengahambat jalannya proses hukum.