KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT (Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat)= THE POSITION OF WOMEN IN THE TRADITIONAL VILLAGE GOVERNMENT SYSTEM (A Study of Gender Justice in Customary Law)

MAHRITA APRILYA LAKBURLAWAL, Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat), dibimbing oleh Tim Promotor: Andy Suriyaman Mustari Pide (Promotor), Aminuddin Sale (Ko- Promotor I), Farida Patittingi (Ko-Promotor II).
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menemukan dan menganalisis hakikat Keberadaan kepemimpian perempuan dalam sistem pemerintahan desa adat berdasarkan hukum adat di Maluku; 2) menganalisis dan mendeskripsikan peran serta pola kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin desa adat dalam pengembangan desa adat yang dipimpinnya; 3) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan hukum terhadap kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa adat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum (Legal Research) yang memadukan dua jenis penelitian yaitu yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu kajian terhadap kedudukan perempuan dalam sistem pemerintahan desa adat sebagai gejala sosial, hukum dan masyarakat. Dengan pendekatan permasalahan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Dengan menggunakan bahan hukum dan data, dimana bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sedangkan data melalui penelitian yang dilakukan pada kabupaten dan/atau kota yang berada pada wilayah administrasi Provinsi Maluku. dengan populasi yaitu kepala desa dan tokoh adat serta tokoh perempuan dengan metode penetuan sampel metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan yaitu data primer data yang diperoleh secara empiris dari penelitian yang telah dilakukan melalui interview atau wawancara langsung kepada responden di lapangan dan Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research)..
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 1) Pada hakikatnya kepemimpinan perempuan dalam desa adat di Maluku masih dipandang sebagai kepemimpinan alternatife atau pengganti hal ini karena kepemimpinan dalam pandangan masyarakat hukum adat di Maluku adalah kepemimpinan laki-laki. Dengan demikian, hukum, nilainilai adat dan budaya dalam masyarakat Maluku masih menempatkan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan terutama terkait dengan kedudukan dalam jabatan adat, perempuan berada pada posisi marjinal dan stereotipe yang merugikan perempuan. 2) Pada tataran implementasi perempuan telah turut dalam sistem pemerintahan desa adat baik sebagai kepala desa adat, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun dalam jumlah yang masih sedikit dan tidak sebanding dengan keberadaan laki-laki, dalam kepemimpinannya sebagai kepala desa adat, perempuan di Maluku cenderung menerapkan kepemimpinan transformasional feminis dengan gaya kepemimpinan pemerintahan yang demokratis. 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai ketentuan payung tentang desa dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penataan Desa adat belum mengatur dengan jelas kedudukan perempuan dalam jabatan kepala desa adat yang menunjukan adanya bias gender secara implisit sehinggan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan perempuan sebagai kepala pemerintahan desa adat
Kata Kunci : Kedudukan, Perempuan, Sistem Pemerintahan Desa Adat dan Keadilan Gender