ESENSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS = THE ESSENCE OF REGIONAL GOVERNMENT SUPERVISION ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF THE LIMITED COMPANY

NANCY SILVANA HALIWELA, P0400316410, Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (dibimbing oleh Tim Promotor; Muhammad Yunus Wahid (Promotor), Anwar Borahima (Ko-Promotor I), Marwati Riza (Co-Promotor II).
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menemukan dan menganalisis esensi pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, (2) menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah, (3) menganalisis dan mendeskripsikan model pengawasan yang ideal Pemerintah Daerah pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum (Legal Research), yang memadukan dua jenis penelitian yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan permasalahan perundang-undangan konseptual.dan sosiologis. Menggunakan bahan hukum dan data, dengan bahan hukum primer, sedangkan data melalui penelitian yang dilakukan pada wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Maluku, dengan populasi yaitu; DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten dan/atau kota, kecamatan, kelurahan, desa, masyarakat dan perseroan terbatas, dengan metode penentuan sampel metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan yaitu data primer melalui kuisioner dan wawancara dan data sekunder dari penelitian kepustakaan (library research).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Esensi pengawasan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas untuk melindungi hak masyarakat terhadap dampak aktivitas perusahaan. Selain itu, memiliki nilai untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perseroan, dan sebagai kompensasi bagi masyarakat sekitar melalui insentif dana dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas; (2) Pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap TJSL di Provinsi Maluku dengan dasar hukum Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Provinsi Maluku dan Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Ambon, belum terlaksana secara komprehensif dan menyeluruh. Hal ini disebabkan adanya kekosongan hukum (wet vacuum) mengenai mekanisme dan prosedur teknis pengawasan dalam kedua Perda tersebut. (3) Model pengawasan yang ideal adalah melalui model pengawasan yang bersifat efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengawasan yang bersifat efektif dapat dilakukan dengan melibatkan dinas terkait secara lintas sektor melalui pembentukan Forum Pengawasan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan TJSL. Pengawasan yang bersifat efisien dapat dilakukan dengan menerapkan tahapan pengawasan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian. Pengawasan yang bersifat tepat sasaran dapat diwujudkan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan TJSL pada bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
Kata Kunci: Pengawasan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pemerintah Daerah, Perseroan Terbatas.