PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RI TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING DI INDONESIA = (LAW ENFORCEMENT BY THE POLICE AGAINST SKIMMING CRIMES IN INDONESIA)

DIAN EKA KUSUMA WARDANI, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kejahatan Skimming Di Indonesia. (dibimbing oleh Slamet Sampurno Soewondo, Judhariksawan, Abdul Maasba Magassing).
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menganalisis skimming merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia, (2) Untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana kejahatan skimming dapat dibuktikan menurut hukum di Indonesia, (3) Untuk menemukan konsep ideal kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan skimming di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif . Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar,peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Skimming merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia dapat dilihat berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP, pasal 378 KUHP, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 (2) Terhadap pembuktian kejahatan skimming saat ini belum ada hukum acara khusus yang mengatur sehingga dalam hal ini pembuktian terkait kejahatan skimming masih mengacu pada KUHAP. Adanya bukti elektronik sebagai perluasan bukti pasal 184 ayat (1) KUHAP saat ini sudah diakui berdasarkan dasar pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, (3) Konsep ideal kepolisian dalam hal penegakan hukum kejahatan skimming di Indonesia yaitu peningkatan jumlah SDM terkait penyidik kejahatan siber, penambahan alat dan perlengkapan investigasi, mengikutkan para penyidik terkait pelatihan khusus kejahatan siber dalam rangka peningkatan kemampuan penyidik terhadap kejahatan siber lebih khususnya dalam hal ini kejahatan skimming, membangun mekanisme yang lebih baik terkait pelaporan viktimisasi dan pengumpulan data penangkapan, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan kejahatan siber khususnya dalam hal ini kejahatan skimming.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Skimming