WAHYUNI, ANA (2026) PENCABUTAN HAK INTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari Tahun 2023-2025) = REVOCATION OF PAROLE INTEGRATION RIGHTS (Study at Class I Makassar Correctional Center from 2023-2025). Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B012241044-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK ANA WAHYUNI (B012241044), Pencabutan Hak Integrasi Pembebasan Bersyarat (Studi Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari Tahun 2023-2025). Dibimbing oleh Abd. Asis. Latar belakang: Sistem pemasyarakatan Indonesia menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan pembebasan bersyarat sebagai mekanisme hukum utama untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencabutan hak integrasi pembebasan bersyarat menghadirkan tantangan hukum dan kelembagaan yang kompleks, khususnya dalam memastikan kepastian hukum, keadilan prosedural, dan konsistensi dalam penegakan hukum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencabutan hak pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan fokus pada kerangka normatif dan praktik kelembagaan. Metode: penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Klien Pemasyarakatan, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, dianalisis secara kualitatif secara sistematis, dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab penelitian. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa dikotomi yang jelas dalam pelaksanaan pencabutan karena pelanggaran umum, terutama residivisme yang relatif efektif, terstruktur, dan efisien secara administratif. Sedangkan pencabutan karena pelanggaran syarat-syarat khusus ditandai dengan ambiguitas peraturan, penerapan yang tidak konsisten, dan kekuasaan diskresioner yang berlebihan. Ketiadaan indikator operasional yang jelas dan prosedur operasi standar berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas PK dan celah perlakuan tidak adil di antara klien pemasyarakatan. Kesimpulan: kesenjangan antara norma hukum dan implementasi praktis melemahkan tujuan rehabilitasi sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan peraturan teknis, perumusan SOP yang terperinci, penguatan kapasitas kelembagaan, dan adopsi kerangka reintegrasi yang lebih holistik dan berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan hasil pemasyarakatan yang berkelanjutan
| Item Type: | Thesis (Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pembebasan bersyarat, pencabutan, hak integrasi, sistem pemasyarakatan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 07:27 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 07:27 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61626 |
