OPTIMALISASI INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM KORUPSI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM = OPTIMIZING THE INDEPENDENCE OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISION IN CORRUPTION LAW ENFORCEMENT BY LAW ENFORCEMENT OFFICIALS


MEGAWATI, . (2026) OPTIMALISASI INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM KORUPSI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM = OPTIMIZING THE INDEPENDENCE OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISION IN CORRUPTION LAW ENFORCEMENT BY LAW ENFORCEMENT OFFICIALS. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B012241010-fulllll.pdf] Text
B012241010-fulllll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

MEGAWATI (B012241010). Optimalisasi Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Kasus Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019). Dibimbing oleh M. Syukri Akub. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum serta menganalisis optimalisasi independensi KPK berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi KPK dalam penegakan hukum korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, ditinjau dari independensi fungsional menurut Jimly Asshiddiqie, belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut ditunjukkan oleh belum terwujudnya goal independence dalam mewujudkan tujuan kelembagaan serta instrumen independence dalam menggunakan kewenangannya secara mandiri. Selain itu, optimalisasi independensi KPK dalam penegakan hukum korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi pelaksanaan kewenangan KPK berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun, pelaksanaan kewenangan belum sepenuhnya berjalan secara tegas dan konsisten terhadap seluruh aparat penegak hukum yang menjadi subjek kewenangan KPK. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa independensi fungsional KPK menurut Jimly Asshiddiqie belum terwujud karena KPK belum mampu mewujudkan goal independence dan instrument independence. Adapun optimalisasi independensi KPK dapat dicapai melalui pelaksanaan kewenangan berdasarkan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara konsisten dan konsekuen guna menjamin penegakan hukum yang independen, objektif, dan imparsial.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: KPK; Independensi; Penegakan Hukum; Korupsi; Konflik Kepentingan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 07:21
Last Modified: 09 Nov 2026 07:21
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61620

Actions (login required)

View Item
View Item