AZZAHRA, NURFATIMA (2026) Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Mati Dalam Hukum Positif = Reconstruction Of The Imposition Of The Death Penalty In Positive Law. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B012232016-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
NURFATIMA AZZAHRA, Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Mati Dalam Hukum Positif. Dibimbing oleh Aswanto sebagai Pembimbing. Latar belakang: Indonesia tidak memilih untuk menghapus pidana mati, melainkan memperbarui pengaturannya melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang telah berlangsung cukup lama hingga akhirnya disahkan pada tahun 2023. Dalam konteks ini, hukum memegang peranan penting dalam merespons dinamika perkembangan masyarakat. Kehadiran hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi perilaku manusia melalui ketentuan serta peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk pidana mati. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penjatuhan pidana mati dalam KUHP. Dan menganalisis norma ideal pidana mati dalam hukum positif. Metode: penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, penelitian ini akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan hukum premier, sekunder, dan tersier, Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis Bahan hukum akan dikelola secara relevan sesuai dengan isu terkait penelitian Hasil: (1) Perubahan norma pidana mati dalam KUHP baru menandai pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia. Pidana mati tidak lagi diberlakukan secara mutlak, tetapi dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun berkelakuan baik yang sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur lebih jelas terkai hal tersebut. (2) Norma ideal pidana mati di Indonesia tidak dapat dipahami secara hitam-putih antara penghapusan atau mempertahankan secara mutlak. Pidana mati dalam konteks hukum positif Indonesia masih menghadapi tantangan besar, baik dari segi implementasi teknis pelaksanaan, maupun dari aspek filosofis dan normatif. Kesimpulan: Reformasi hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan keadilan substantif, dan menimbulkan sejumlah persoalan, termasuk ketidakpastian hukum, potensi intervensi terhadap independensi hakim, dan risiko korupsi dalam proses evaluasi perilaku terpidana dengan adanya aturan “berkelakuan baik” yang sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur lebih jelas terkai hal tersebut. Kata Kunci: Rekonstruksi; KUHP; Pidana Mati;
| Item Type: | Thesis (Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Rekonstruksi; KUHP; Pidana Mati |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 05:59 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 05:59 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61590 |
