Analisis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Mekanisme Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengaca Negara = ANALYSIS OF THE RECOVERY OF FINANCIAL LOSSES IN CORRUPTION CASES VIA THE CIVIL LAWSUIT MECHANISM BY STATE ATTORNEY PROSECUTORS


NOUVAL, MUHAMMAD AUDI (2026) Analisis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Mekanisme Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengaca Negara = ANALYSIS OF THE RECOVERY OF FINANCIAL LOSSES IN CORRUPTION CASES VIA THE CIVIL LAWSUIT MECHANISM BY STATE ATTORNEY PROSECUTORS. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B012231083-fullll.pdf] Text
B012231083-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (753kB)

Abstract (Abstrak)

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata untuk pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dan menganalisis Idealitas upaya pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi dengan mekanisme gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual untuk digunakan dalam menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian diuraikan secara prespkriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan memiliki kewenangan tidak hanya di bidang pidana, tetapi juga dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan ketatanegaraan untuk mewakili kepentingan negara dan pemerintah. Ketentuan ini membuka ruang bagi Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata sebagai instrumen pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Akan tetapi, belum adanya norma yang secara eksplisit mengatur kewenangan tersebut. (2) Idealitas pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui mekanisme gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) memperoleh landasan yang kuat dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Salah satu prinsip yang diatur didalamnya adalah pengembalian aset hasil tindak pidana. Konsep asset recovery yang dikembangkan UNCAC tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara secara optimal melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia. Dalam konteks tersebut, gugatan perdata menjadi salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk mengejar pengembalian aset atau uang pengganti yang tidak berhasil dipulihkan melalui mekanisme pidana.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, Korupsi, Jaksa Pengacara Negara, Pemulihan Aset, Litigasi Perdata.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 05:58
Last Modified: 09 Nov 2026 05:58
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61587

Actions (login required)

View Item
View Item