ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI) = Legal Analysis of Money Laundering Crimes Originating from Corruption Crimes (Study of Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI)


ROSADI, ANDI FRISIANTI PUTRI (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI) = Legal Analysis of Money Laundering Crimes Originating from Corruption Crimes (Study of Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011221278-fullll.pdf] Text
B011221278-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Latar Belakang: Permasalahan pencucian uang masih menjadi isu relevan dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Praktik ini diatur dalam UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Praktik pencucian uang sangat berbahaya karena tidak hanya menyembunyikan hasil kejahatan, tetapi juga menyamarkannya sebagai kegiatan yang tampak sah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menurut perspektif hukum pidana Indonesia, serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara prespektif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tiga tindak pidana sekaligus: (1) Menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya selaku pejabat DJP (Pasal 12B UU Tipikor); (2) Menempatkan dan memindahkan dana hasil gratifikasi ke dalam sistem keuangan (Pasal 3 ayat (1) huruf b a dan c UU 15/2002 jo. UU 25/2003); (3) menyamarkan asal usul harta melalui pembelian aset atas nama pihak lain dan penyimpanan valuta asing (Pasal 3 UU 8/2010), yang dimana menurut penulis perbuatan terdakwa seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Kesimpulan: Penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun perbuatan terdakwa seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor, mengingat adanya pola pemberian berulang yang mencerminkan hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima. Selain itu, penjatuhan sanksi denda dan uang pengganti dinilai belum optimal karena harta kekayaan terdakwa jauh melampaui penghasilan resminya, yang mengindikasikan masih terdapat hasil tindak pidana yang belum terjangkau oleh mekanisme perampasan aset negara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi, Gratifikasi, Suap.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 03:00
Last Modified: 09 Nov 2026 03:00
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61518

Actions (login required)

View Item
View Item