IMPLIKASI YURIDIS AMANDEMEN PERJANJIAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PASCA HOMOLOGASI = JURIDICAL IMPLICATIONS OF AMENDING SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATION PEACE AGREEMENTS POST HOMOLOGATION


JUMAKKARA, ERWIN ABDULLAH (2026) IMPLIKASI YURIDIS AMANDEMEN PERJANJIAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PASCA HOMOLOGASI = JURIDICAL IMPLICATIONS OF AMENDING SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATION PEACE AGREEMENTS POST HOMOLOGATION. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011221274-fulllll.pdf] Text
B011221274-fulllll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract (Abstrak)

ERWIN ABDULLAH JUMAKKARA (B011221274). Implikasi Yuridis Amandemen Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Homologasi. Dibimbing oleh Anwar Borahima. Latar Belakang: Praktik amandemen perjanjian perdamaian PKPU pasca homologasi yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan permasalahan hukum mengenai keabsahan dan akibat hukumnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah amandemen perjanjian perdamaian PKPU yang dilakukan setelah homologasi memiliki keabsahan mengenai pelaksanaannya, dan apa akibat hukum yang timbul dari amandemen perjanjian perdamaian PKPU pasca homologasi terhadap para pihak. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban terkait dengan topik yang dibahas. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara Hukum, perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi menandakan PKPU telah berakhir, sehingga ketika pasca homologasi para pihak sepakat melakukan amandemen terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1320 BW, amandemen perjanjian perdamaian tersebut sah secara hukum keperdataan; (2) Sepanjang para pihak sepakat sesuai Pasal 1320 BW mengenai amandemen perjanjian perdamaian, maka akibat hukumnya mengikat sebagai undang-undang sesuai Pasal 1338 BW. Kesimpulan: Amandemen perjanjian perdamaian adalah sah jika para pihak sepakat membuatnya. Serta akibat hukum bagi para pihak yang sepakat tersebut wajib melaksanakannya dengan iktikad baik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Amandemen; Perjanjian Perdamaian; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Homologasi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 02:39
Last Modified: 09 Nov 2026 02:39
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61514

Actions (login required)

View Item
View Item