ALDA, GRISELDA NATASHA (2026) Analisis Yuridis Terhadap Pemecatan TNI Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020) = A Juridical Analysis of Dismissal from the TNI as an Additional Penalty for the Crime of Rape (Case Study: Verdict Number 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011221180-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dalam Putusan Nomor 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana pemerkosaan dalam perkara tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), baik unsur subjektif maupun objektif. Majelis hakim dalam menilai perkara tidak hanya berpedoman pada pembuktian formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek relasi kuasa dan tekanan psikologis yang dialami korban. Selain itu, tindak pidana tersebut memiliki karakteristik pemberat, yaitu adanya penyalahgunaan kedudukan sebagai prajurit TNI, serta riwayat pelanggaran hukum sebelumnya oleh terdakwa. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan institusional. Secara yuridis, hakim menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah tanpa adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Secara sosiologis dan institusional, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban, masyarakat, serta citra dan kehormatan institusi TNI. Oleh karena itu, pemecatan dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban total serta langkah untuk menjaga disiplin dan profesionalisme militer. Kesimpulannya, penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mencerminkan upaya menjaga integritas institusi militer dan memberikan efek jera.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: pemerkosaan, TNI, pidana tambahan, pemecatan, pertimbangan hakim |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 02:53 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 02:53 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61486 |
