TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst) = JUDICIAL REVIEW OF CORRUPTION CRIMINAL ACT OF ABUSE OF AUTHORITY CAUSING STATE FINANCIAL LOSSES (Case Study of Decision Number 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst)


BULO, AGNESTASYA SILITONGA TAHA (2026) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst) = JUDICIAL REVIEW OF CORRUPTION CRIMINAL ACT OF ABUSE OF AUTHORITY CAUSING STATE FINANCIAL LOSSES (Case Study of Decision Number 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011221155-fullll.pdf] Text
B011221155-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Latar Belakang: Penentuan batas antara keputusan bisnis yang dilindungi doktrin Business Judgment Rule dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan BUMN menjadi persoalan hukum krusial, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst yang menjerat Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara. Tujuan: Menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam UU Tipikor dan penerapan hukum pidana dalam putusan tersebut. Metode: Penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil: (1) Pasal 3 UU Tipikor bersifat delictum proprium yang mensyaratkan unsur secara kumulatif: kewenangan sah, penyalahgunaan kewenangan, mens rea untuk menguntungkan pihak tertentu, dan kerugian negara yang nyata (actual loss). (2) Majelis Hakim membuktikan penyalahgunaan kewenangan para terdakwa melalui revisi aturan internal yang tidak prosedural, persetujuan akuisisi sebelum due diligence selesai, pengabaian temuan teknis atas kapal tidak layak, dan percepatan pembayaran tanpa pemenuhan syarat perjanjian, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp1.253.431.651.169,00. Doktrin Business Judgment Rule dikesampingkan karena terdakwa gagal memenuhi syarat itikad baik, kehati-hatian, dan kepatuhan hukum. Kesimpulan: Kualifikasi korupsi penyalahgunaan kewenangan mensyaratkan pemenuhan kumulatif unsur Pasal 3 UU Tipikor, dan doktrin Business Judgment Rule bukan tameng mutlak bagi Direksi BUMN apabila terbukti melanggar fiduciary duty yang melekat pada jabatannya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan, Kerugian Keuangan Negara, Business Judgment Rule, BUMN.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 02:50
Last Modified: 09 Nov 2026 02:50
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61484

Actions (login required)

View Item
View Item