PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS KETERLAMBATAN BANK DALAM MENANGANI PERMINTAAN PEMBLOKIRAN REKENING AKIBAT PERETASAN AKUN = LEGAL PROTECTION OF COSTUMERS AGAINTS BANK DELAYS IN HANDLING REGUESTS TO BLOCK ACCOUNTS DUE TO ACCOUNT HACKING


RESINTA, . (2026) PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS KETERLAMBATAN BANK DALAM MENANGANI PERMINTAAN PEMBLOKIRAN REKENING AKIBAT PERETASAN AKUN = LEGAL PROTECTION OF COSTUMERS AGAINTS BANK DELAYS IN HANDLING REGUESTS TO BLOCK ACCOUNTS DUE TO ACCOUNT HACKING. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011221086-fulllll.pdf] Text
B011221086-fulllll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (981kB)

Abstract (Abstrak)

RESINTA (B011221086), Perlindungan Hukum Nasabah Atas Keterlambatan Bank Dalam Menangani Permintaan Pemblokiran Rekening Akibat Peretasan Akun. Dibimbing oleh Marwah sebagai Pembimbing. Latar Belakang : Meningkatnya kasus peretasan akun mobile banking menyebabkan beberapa nasabah kehilangan saldo rekening. Keterlambatan bank dalam merespons laporan nasabah dan mengeksekusi pemblokiran rekening (time lag) menyebabkan kerugian, sebagaimana terjadi dalam kasus Bank X pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5912 K/PDT/2024. Tujuan : penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam penanganan pemblokiran rekening dan mengkaji tanggung jawab hukum bank atas keterlambatan tersebut. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara dengan petugas call center Bank X Makassar. Hasil : (1) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penanganan pemblokiran rekening akibat peretasan akun di Bank X belum berjalan optimal. Prosedur yang berlaku mewajibkan nasabah menghubungi Call Center untuk verifikasi identitas dan hadir langsung ke kantor bank dalam 1×24 jam. Namun, belum tersedianya sistem deteksi transaksi mencurigakan secara real-time serta ketiadaan regulasi yang menetapkan batas waktu maksimum (Service Level Agreement) pemblokiran rekening darurat menjadi kelemahan mendasar yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah. (2) Tanggung jawab Bank X atas keterlambatan penanganan pemblokiran rekening diwujudkan dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateriil. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5912 K/PDT/2024, Bank X terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada nasabah. Keterlambatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 BW, karena keempat unsurnya terpenuhi secara kumulatif, yaitu pengabaian kewajiban Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, adanya kelalaian (culpa), kerugian nyata yang diderita nasabah, serta hubungan kausal antara time lag penanganan bank dengan kerugian tersebut. Kesimpulan : penerapan prinsip kehati-hatian Bank dalam penanganan pemblokiran rekening yang diretas belum optimal karena belum ada sistem deteksi real-time dan Service Level Agreement yang jelas, sehingga keterlambatan penanganan tersebut memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mewajibkan bank membayar ganti rugi kepada nasabah, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5912 K/PDT/2024.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Prinsip kehati-hatian; pemblokiran rekening; peretasan mobile banking; tanggung jawab bank
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 00:10
Last Modified: 09 Nov 2026 00:10
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61451

Actions (login required)

View Item
View Item