ISLAMI, NABILA KIPRAH (2026) Penetapan Perwalian Terhadap Seorang yang Telah Dewasa = Guardianship Determination for an Adult. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011221053-fulllll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Latar Belakang: Hukum positif Indonesia membedakan perlindungan bagi subjek tidak cakap ke dalam perwalian bagi anak di bawah umur dan pengampuan bagi orang dewasa dengan gangguan mental. Dalam praktik peradilan agama, masih ditemukan penggunaan perwalian terhadap orang dewasa, sebagaimana dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Wsp, yang menimbulkan persoalan terkait ketepatan konsep hukum serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Tujuan: Mengetahui keabsahan penerapan perwalian terhadap orang dewasa yang tidak cakap menurut hukum positif Indonesia serta mengkaji konstruksi pertimbangan hakim dalam menggunakan istilah perwalian dalam putusan tersebut. Metode: Penelitian empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan didukung oleh studi dokumen terhadap putusan pengadilan serta bahan hukum terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa penilaian hakim terhadap kondisi ketidakcakapan subjek telah tepat secara faktual. Penggunaan istilah perwalian dalam putusan a quo tidak sepenuhnya tepat secara konseptual karena tidak sejalan dengan pembedaan antara perwalian dan pengampuan dalam hukum perdata. Pendekatan yang digunakan hakim cenderung bersifat fungsional dengan menitikberatkan pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi subjek yang tidak cakap. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara konstruksi hukum normatif dan praktik peradilan. Kesimpulan: Penerapan perwalian terhadap orang dewasa yang tidak cakap dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Wsp mencerminkan ketidaktepatan penggunaan konsep hukum dalam perspektif hukum perdata, namun secara substantif tetap berorientasi pada perlindungan hukum terhadap subjek yang rentan. Permasalahan utama terletak pada penggunaan istilah perwalian yang tidak tepat, bukan pada tujuan perlindungan yang hendak dicapai.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perwalian; Pengampuan; Ketidakcakapan Hukum; Perlindungan Hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 00:03 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 00:03 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61444 |
