S, ACHMAD FAUZAN (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENGKAMPANYEKAN PASANGAN CALON PRESIDEN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Putusan No.12/Pid.Sus/2024/PN.Snj.) = LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF PARTICIPATING IN CAMPAIGN FOR PRESIDENTAL CANDIDATES COMMITTED BY MEMBERS OF THE VILLAGE DELIBERATIVE BODY (Decision No.12/Pid.sus/2024/PN.Snj)". Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011211328-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
ACHMAD FAUZAN S (B011211328), dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENGKAMPANYEKAN PASANGAN CALON PRESIDEN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Putusan No.12/Pid.Sus/2024/PN.Snj)”. Dibawah bimbingan Syarif Saddam Rivanie, selaku Pembimbing Latar Belakang: Salah satu prinsip dasar masyarakat demokratis, pemilihan umum berfungsi sebagai tolok ukur penting untuk penerapan konsep supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum membutuhkan imparsialitas dari semua cabang administrasi pemerintahan, termasuk perwakilan pemerintah desa. Untuk menjamin bahwa pemilihan umum dilakukan secara jujur, adil, dan tanpa pengaruh kekuasaan, netralitas ini sangat penting. Dalam keputusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/Pn.Snj, tujuannya adalah untuk meneliti persyaratan tindak pidana kampanye pasangan calon presiden yang dilakukan oleh anggota tertentu dari badan deliberatif desa dan penerapan hukum pidana terhadap kejahatan ini. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif legislatif dan berbasis kasus. Temuan: Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyangkut Pemilu, dan tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana khusus; Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menegaskan bahwasanya setiap individu yang disebutkan dalam ayat (2) huruf j, anggota badan musyawarah desa, tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. (2) Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN. Penerapan hukum pidana Snj menunjukkan bahwa tindakan dakwaan merupakan satu dakwaan tunggal, dan hukuman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 280 Ayat (3) Jo. Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Akibatnya, pengenaan hukuman pidana terhadap pelaku dianggap tidak efektif dan memiliki nilai jera minimal. Kesimpulan: Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dianggap tidak efektif dan memiliki dampak jera yang minimal dikarenakan perilaku terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyangkut Pemilihan Umum. Untuk mencegah pelaku, pengawasan dan penerapan sanksi pidana perlu dilakukan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Anggota, Badan Permusyawaratan Desa, Calon Presiden, Kampanye, Tindak Pidana |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 06 Nov 2026 08:27 |
| Last Modified: | 06 Nov 2026 08:27 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61435 |
