PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 PADA KEGIATAN JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2020 (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata)

FADHLURRAHMAN TH. HOESA (B021 17 1324), dengan judul “Pelaksanaan encegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Kegiatan Jasa Konstruksi Berdasarkan PeraturanG ubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata)”, (di bawah bimbingan Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H. M.H., sebagai Pembimbing Utama dan Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Pergub Gorontalo 23/2020 terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada kegiatan konstruksi Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata dan untuk memahami pelaksanaan pengawasan pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada kegiatan konstruksi Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata. Hal ini karena menurut Penulis kegiatan jasa konstruksi termasuk bidang yang cukup berpotensi terjadi penularan Covid-19 karena interaksi pekerja yang tinggi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan berlokasi di proyek konstruksi Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata, Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian untuk dapat menjawab 2 (dua) rumusan masalah yang telah ditentukan, maka Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menyajikan data yang telah diperoleh baik primer maupun sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 pada proyek Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata tidak terlaksana dengan baik karena pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara yang tidak mengadakan kegiatan edukasi/sosialisasi/promosi teknik protokol Covid-19 dan hal-hal esensial seperti 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) tidak diimplementasikan oleh pelaku kegiatan konstruksi dengan tantangan terbesar adalah kesulitan mengatur pekerja. Kemudian, pelaksanaan pengawasannya dilaksanakan dalam bentuk monev pelaksanaan 3M dan angka kasus harian. Namun dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pergub Gorontalo 23/2020 belum terlaksana. Sebab tidak jelas prosedur pengawasan yang harus dilakukan dan tidak ada SOP yang rinci dan khusus mengenai pelaksanaan pengawasan penerapan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui BPBD hanya menggunakan SOP BPBD yang menurut Penulis tidak spesifik melaksanakan fungsi pengawasan penerapan pendisiplinan protokol kesehatan khususnya di kegiatan jasa konstruksi dan masih minim dokumen formal tertulis berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan laporan hasil evaluasi penerapan protokol kesehatan.
Kata kunci: Protokol Kesehatan; Covid-19; Jasa Konstruksi; Pengawasan; Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata; Gorontalo.