TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PHK BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA


AMELIA, REGINA (2021) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PHK BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B021171010_skripsi cover1.png

Download (198kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B021171010_skripsi 1-2.pdf

Download (679kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B021171010_skripsi dp.pdf

Download (48kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B021171010_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (819kB)

Abstract (Abstrak)

REGINA AMELIA (B021171010) dengan Judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". (Dibimbing oleh Anshori Ilyas sebagai pembimbing I dan Muh. Zulfan Hakim Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang mengalami PHK akibat tidak dipenuhi hak-haknya oleh pengusaha.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan terhadap masalah segi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yaitu mengumpulan bahan hukum primer sekunder, dan tersier.
Adapun hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja yang mengalami PHK telah diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Hak. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang mengalami PHK akibat tidak dipenuhi hak-haknya oleh pengusaha yakni dengan upaya penyelesaian di luar jalur Pengadilan Hubungan Industrial dimulai dari penyelesaian bipartit, kemudian tahap mediasi ataupun konsiliasi. Sedangkan penyelesaian perselisihan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial, berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 06 Sep 2021 02:40
Last Modified: 06 Sep 2021 02:40
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/6142

Actions (login required)

View Item
View Item