Adnan, M. Nibraas Rezwa (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT TANPA IZIN DARI PEMERINTAH (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp) = Legal Analysis of Criminal Acts Using Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbits Without Permission (Case Study of Decision Number 10/Pid.Sus/2018/PN Plp). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011191090-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
M. NIBRAAS REZWA ADNAN (B011191090). Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit Tanpa Izin Dari Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp). Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Seiring perkembangan teknologi yang terus meningkat, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui larangan-larangan tertentu dalam menggunakan sebuah perangkat telekomunikasi, khususnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang perlu mendapatkan izin dari pemerintah. Tujuan: Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah dalam putusan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp. Metode: Tipe penelitian adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin). Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah diatur dalam Pasal 53 jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dapat dikualifikasikan sebagai delik formil, delik commisionis, delik sengaja (dolus) dan delik biasa. (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah dalam putusan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Plp telah tepat dari segi pertimbangan yuridis hakim meskipun pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tidak proporsional jika melihat kerugian yang didapatkan masyarakat dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dan adanya pengabain dari terdakwa. Kesimpulan: Tindak pidana menggunakan spektrum frekuensi radio telah diatur dalam UU Telekomunikasi dan memiliki ancaman pidana yang sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. Kata Kunci: Frekuensi Radio; Spektrum; Tindak Pidana.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Frekuensi Radio; Spektrum; Tindak Pidana. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 06 Nov 2026 03:09 |
| Last Modified: | 06 Nov 2026 03:09 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61399 |
