MARIANAS, MARIANAS (2021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN TWIN TOWER DI KOTA MAKASSAR. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/6139/1.hassmallThumbnailVersion/B021171008_skripsi%20cover1.png)
![](/6139/1.haspreviewThumbnailVersion/B021171008_skripsi%20cover1.png)
B021171008_skripsi cover1.png
Download (188kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B021171008_skripsi 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B021171008_skripsi dp.pdf
Download (260kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B021171008_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
MARIANAS (B021171008) DENGAN JUDUL “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN TWIN TOWER DI KOTA MAKASSAR”. Di bawah bimbingan (Muhammad Yunus Wahid) sebagai Pembimbing Utama dan (Fajlurrahman Jurdi) sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan perizinan pembangunan Twin Tower di Kota Makassar serta akibat hukum perizinan pembangunan Twin Tower di Kota Makassar.
Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) pengaturan pembangunan Twin Tower sudah diatur sebagaimana penulis uraikan dalam tulisan ini. Dari peraturan yang penulis uraikan, mengatur beberapa hal diantaranya, landasan hukum penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, syarat-syarat mendirikan bangunan, izin pemanfaatan ruang, hak dan kewenangan Pemerintah Kota Makassar dalam penerbitan izin, pemanfaatan, penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dari beberapa uraian peraturan tersebut penulis tidak menemukan adanya pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah ataupun peraturan yang lebih khusus dengan peraturan yang lebih umum. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan pembangunan twin tower sudah sinkron antara peraturan-peraturan lainnya. 2) Dalam pembangunan Twin Tower terbukti tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sehingga akibat hukum yang timbul adalah proses pembangunan Twin Tower menjadi berhenti karena Pemerintah Kota Makassar memberikan sanksi berupa pemberhentian pembangunan. Selain pemberhentian pembangunan, Pemerintah Kota Makassar dapat memberikan sanksi administratif lainnya berupa surat perintah pembongkaran dan pemberian sanksi denda.
Kata kunci : Izin Mendirikan Bangunan, Twin Tower.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 06 Sep 2021 02:40 |
Last Modified: | 06 Sep 2021 02:40 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/6139 |