Analisis Ekonomi Cadangan Batubara Berdasarkan Perubahan Tarif Royalti di PT Multi Harapan Utama

Penelitian ini disusun berdasarkan perubahan regulasi Pemerintah terkait perusahaan pertambangan dengan sistem perizinan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Dari sisi non perpajakan, industri batubara dihadapkan beragam tambahan beban non perpajakan. Semakin tingginya tarif royalti menambah beban perpajakan pelaku usaha. Royalti batubara diterapkan bertingkat sesuai dengan nilai kalori batubara dan harga batubara acuan yang digunakan. Tarif royalti yang digunakan dimulai dari 14% sampai dengan 28%. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap analisis keekonomian tambang karena beban biaya operasional semakin besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan tarif royalti dari rezim PKP2B Generasi I menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian terhadap volume dan kualitas cadangan batubara, kinerja finansial proyek berdasarkan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PBP), serta deviasi penurunan cadangan dan indikator keekonomian perusahaan. Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat bahwa yang mempengaruhi struktur biaya pada model finansial terbaru versi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yaitu adanya tambahan royalti menjadi 18% karena menggunakan HBA 95US$ sebagai acuan, penambahan tarif pemanfaatan barang milik negara 0,21% dari harga jual, Pajak Penghasilan (PPh) Badan 25% menjadi 22%, dan bagian pemerintah pusat dan daerah dari keuntungan bersih dengan total 10%. Dari hasil studi kasus perbandingan model finansial, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: perizinan awal PKP2B Generasi I didapatkan NPV = US$ 48,13 juta, IRR = 104%, dan PBP = 0,72 tahun. Sedangkan jika diubah sistem perizinan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian didapatkan NPV = US$15,76 Juta, IRR = 54%, dan PBP = 2,38 tahun. Terdapat penurunan nilai NPV sebesar 67,3%. Hasil evaluasi cadangan batubara pada perizinan PKP2B Generasi I yaitu 13,91 juta ton sedangkan ketika berubah perizinan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yaitu 11,75 juta ton. Sehingga terjadi penurunan sebesar 15,5% dari evaluasi cadangan awal.