MONOPOLI DISTRIBUSI FILM IMPOR ERA ORDE BARU (1987-1998) = Monopolization of Imported Film Distribution during the New Order Era (1987–1998)

Penelitian ini mengkaji monopoli distribusi film impor di Indonesia pada masa Orde Baru dengan fokus pada periode 1987–1998. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan mekanisme distribusi film impor sebelum terjadinya sentralisasi, menganalisis faktor dan proses terbentuknya sentralisasi distribusi melalui integrasi vertikal Kelompok 21/Subentra Group, serta menjelaskan dampaknya terhadap industri perfilman nasional. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian terdiri atas surat kabar sezaman, peraturan pemerintah, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan sejarah perfilman Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tahun 1987 distribusi film impor di Indonesia berlangsung secara terdesentralisasi melalui Asosiasi Importir Film (AIF) yang membagi impor berdasarkan kelompok wilayah edar, yaitu Eropa-Amerika, Mandarin, dan Asia Non-Mandarin. Mekanisme distribusi masih melibatkan banyak perusahaan importir, booker, distributor daerah, dan jaringan bioskop sehingga peredaran film berlangsung relatif beragam. Perubahan terjadi sejak 1987 ketika Kelompok 21 melalui Subentra Group mengintegrasikan kegiatan impor, distribusi, dan eksibisi ke dalam satu jaringan usaha. Integrasi vertikal tersebut menjadikan Kelompok 21 menguasai hak edar film-film impor, terutama produksi studio-studio besar Amerika Serikat, sekaligus mengendalikan jaringan bioskop modern Cinema 21. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi film impor semakin terpusat, mempersempit ruang edar film nasional, melemahkan posisi bioskop independen, serta memperkuat praktik monopoli dalam industri perfilman Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sentralisasi atau monopoli distribusi film impor pada masa Orde Baru merupakan hasil interaksi antara kebijakan negara, kepentingan modal, dan strategi integrasi vertikal yang mengubah struktur distribusi film Indonesia dari sistem yang bersifat desentralistis menjadi sistem yang terkonsentrasi pada satu kelompok usaha.