STRATEGI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN GARUT BERBASIS ADVOKASI HUKUM KRITIS

ASEP RIDWAN ISMAIL. P033241007. Strategi Birokrasi Pemerintah Daerah Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Serta Implementasinya Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Garut Berbasis Advokasi Hukum Kritis. Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH 2009) ke Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUCK 2023) menyebabkan terjadinya pelemahan kewenangan Pemerintah Daerah serta partisipasi masyarakat yang kemudian berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) Melakukan telaah kritis terhadap substansi pengaturan UU PPLH 2009 dan UUCK 2023 dalam mengatur AMDAL sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait implikasinya bagi kewenangan pemerintah daerah. (2) Mengevaluasi implementasi pengaturan AMDAL dan PPLH di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Garut, ditinjau dari aspek perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. (3) Menganalisis strategi birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut dalam merespons perubahan pengaturan AMDAL guna menjaga efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengaitkan kedua undang-undang ini dengan undang-undang dasar dan undang-undang pemerintahan daerah serta semua undang-undang yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik penentuan informan dengan cara snowball sampling serta dilakukan analisis menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan; data diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan wawancara serta studi pustaka. Setelah itu, strategi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis SWOT. Hasil yang diharapkan sekaligus menjadi kebaruan penelitian ini terletak pada telaah kritis terhadap perubahan substansi pengaturan AMDAL dalam UU PPLH 2009 dan UUCK 2023 yang menunjukkan pergeseran paradigma AMDAL serta implikasinya terhadap kewenangan dan peran Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi secara empiris implementasi AMDAL dan PPLH di Kabupaten Garut pada aspek perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta merumuskan strategi birokrasi daerah untuk memperkuat kapasitas, pengawasan kolaboratif, dan efektivitas perlindungan lingkungan hidup pasca Undang-Undang Cipta Kerja.