ANALISIS PENERAPAN PRINSIP FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT (FPIC) DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN PADA KELOMPOK TANI HUTAN BONTORANNU DESA ERELEMBANG KABUPATEN GOWA

Program Perhutanan Sosial bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, namun keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh legalitas, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada KTH Bontorannu dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap 20 informan yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan berdasarkan empat unsur FPIC, yaitu free, prior, informed, dan consent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan FPIC belum terlaksana secara substantif pada seluruh tahapan pengelolaan. Prinsip free menunjukkan adanya kebebasan formal, namun ruang pengambilan keputusan masyarakat masih terbatas; prinsip prior menunjukkan keterlibatan masyarakat pada tahap awal belum memadai; prinsip informed menunjukkan bahwa informasi lebih banyak dipahami pada aspek operasional dibanding informasi strategis; sedangkan prinsip consent menunjukkan bahwa persetujuan masyarakat lebih berkembang sebagai penerimaan terhadap proses yang telah berjalan. Selain itu, ditemukan adanya ketidakseimbangan posisi antara masyarakat dan pihak mitra dalam pengelolaan hasil hutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Perhutanan Sosial tidak hanya ditentukan oleh akses legal dan manfaat ekonomi, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat yang bermakna sejak tahap awal pengelolaan.