ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK RESPONSIF JENDER DI KABUPATEN MAROS (Studi Kasus Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan)

Latar Belakang. Kebijakan publik yang responsif gender menjadi instrumen penting dalam mendorong perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di tingkat daerah. Kabupaten Maros telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan sebagai komitmen untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dan kesenjangan perlindungan terhadap perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta hambatan sosial-budaya yang kuat dalam masyarakat Bugis-Makassar. Penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengkaji bagaimana Perda ini dijalankan pada tingkat operasional dan bagaimana faktor-faktor lokal mepengaruhi efektivitasnya. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan responsif gender di Kabupaten Maros dan mengidentifikasi upaya yang diperlukan untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan implementasi Perda No. 9 Tahun 2019. Metode. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan meliputi DP3A, UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Polres, organisasi masyarakat (BaKTI, KPI, Maupe), kelompok konstituen desa, dan masyarakat. Analisis data mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menggunakan kerangka teori Edward III dan Grindle. Hasil. Berdasarkan temuan dilapangan diperoleh hasil bahwa Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam penyediaan layanan dan koordinasi, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran, dan pelembagaan mekanisme koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang krusial. Organisasi masyarakat sipil (OMS) berperan sebagai penghubung antara negara dan komunitas, sehingga perlu didukung melalui kemitraan yang lebih formal dan berkelanjutan agar fungsi edukasi, advokasi, dan pendampingan korban dapat berjalan konsisten. Sementara itu, masyarakat sebagai aktor sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan kebijakan, meskipun ditemukan bahwa masyarakat memiliki peran yang ambivalen yaitu sebagai pendukung sekaligus berperan sebagai penghambat implementasi regulasi karena pengaruh budaya, relasi sosial, dan legitimasi komunitas, sehingga transformasi perspektif gender, pelibatan tokoh adat dan agama, serta penguatan kelompok masyarakat di tingkat desa harus menjadi strategi kunci untuk mengurangi resistensi budaya akan implementasi regulasi yang responsive gender. Kesimpulan. Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2019 di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan responsif gender sangat bergantung pada sinergi peran para pemangku kepentingan. Implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dirancang sebagai pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan peran struktural pemerintah, peran advokatif organisasi masyarakat, dan perubahan sosial di tingkat masyarakat. sehingga upaya penguatan yang diperlukan harus selaras dengan fungsi masing-masing stakeholders.