Pemodelan Spasial Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kwasan Wisata Alam Malino Kabupaten Gowa

Latar Belakang. Kawasan Pariwisata Alam Malino merupakan sistem sosial-ekologis, yang berperan ganda sebagai kawasan lindung sekaligus destinasi pariwisata. Perkembangan pariwisata yang pesat dan tidak teratur telah menimbulkan tekanan antropogenik, termasuk deforestasi, perluasan pemukiman, dan praktik penggunaan lahan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tekanan-tekanan ini telah memicu konflik di antara para pemangku kepentingan yang tidak dapat diatasi secara efektif hanya melalui pendekatan ekologi atau sosial saja. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika spasial penggunaan lahan, mengidentifikasi konflik pemanfaatan ruang, dan mengembangkan model spasial strategi pengendalian yang mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, dan kelembagaan. Metode. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods pada wilayah delineasi seluas 12.166,12 ha. Dinamika lahan dianalisis melalui klasifikasi terbimbing citra Sentinel-2 dan diproyeksikan hingga 2044 dengan model Cellular Automata-Markov; pemetaan interaksi jaringan sosial dilakukan menggunakan ArcGIS Survey123. Konflik dikaji melalui desain sequential explanatory yang memadukan tumpang-tindih peta penggunaan lahan dengan rencana tata ruang, wawancara mendalam terhadap 10 informan kunci, dan survei partisipatif 139 responden. Model strategi disusun melalui weighted overlay enam variabel spasial, SWOT partisipatif 10 ahli, dan pembobotan AHP oleh 7 pakar terhadap 20 alternatif strategi. Hasil. Selama 2015–2024 tutupan hutan menurun 185,83 ha (3,63%) sementara permukiman meningkat 45,83 ha (8,73%). Klasifikasi penggunaan lahan mencapai akurasi keseluruhan sebesar 94% dan koefisien Kappa sebesar 0,920; proyeksi menunjukkan tekanan berlanjut hingga 2044 tanpa intervensi. Analisis jaringan sosial mengidentifikasi tiga kelompok pemangku kepentingan yang berbeda, dengan area interaksi tinggi terkait dengan konversi penggunaan lahan yang lebih besar. Lima dimensi konflik spasial yang saling terkait diidentifikasi, dengan 1.851,57 hektar (15,22%) diklasifikasikan sebagai penggunaan lahan yang tidak sesuai. Analisis SWOT menempatkan wilayah studi di Kuadran II (IFAS = 2,48; EFAS = 3,39), menunjukkan peluang eksternal yang substansial meskipun ada kendala internal, sementara AHP mengidentifikasi pengendalian penggunaan lahan sebagai prioritas strategis tertinggi. Model yang dihasilkan menggambarkan tiga zona prioritas dan sepuluh sub-zona, yang disintesis menjadi tiga model kebijakan berjenjang yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 15 (Kehidupan di Darat), SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), SDG 13 (Aksi Iklim), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa integrasi pemodelan spasial, analisis multi-kriteria, SWOT, dan AHP menyediakan kerangka kerja yang kokoh untuk mengembangkan strategi pengendalian pemanfaatan ruang yang komprehensif, operasional, dan spesifik lokasi. Temuan ini mendukung transisi dari pengendalian berbasis regulasi menuju tata kelola spasial yang adaptif, berbasis data, dan partisipatif. Model yang dikembangkan menyediakan landasan berbasis bukti untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Detail (RDTR) dan peraturan zonasi di Kawasan Strategis Malino.