Pemanfaatan Media Instagram oleh KPU Kota Makassar sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Inklusif bagi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2024 = The Utilization of Instagram by the Election Commission of Makassar City as a Means of Inclusive Electoral Education for Voters with Disabilities in the 2024 Election

KPU memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi masyarakat, termasuk dalam memberikan memberikan informasi pemilu kepada seluruh masyarakat. Namun, upaya sosialisasi luring pada kelompok disabilitas masih belum optimal karena hanya menjangkau pemilih yang tergabung dalam komunitas. Hadirnya media digital diharapkan mampu menjadi solusi atas hambatan tersebut agar informasi lebih inklus serta dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemanfaatan Instagram oleh KPU Kota Makassar dalam menyediakan pendidikan politik yang inklusif pada pemilu 2024, serta mengevaluasi seberapa jauh pemenuhan standar aksesibilitas digitalnya. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur dan studi literatur. Narasumber berfokus pada pihak KPU Kota Makassar, perwakilan kelompok disabilitas, pengamat politik, dan pengamat disabilitas. Analisis data menggunakan teori Agenda Setting yang menyebutkan bahwa media memengaruhi apa yang publik anggap sebagai isu penting. Dalam hal ini, analisis difokuskan pada tiga indikator utama: frekuensi liputan, penempatan berita, dan durasi liputan. Temuan. Dari total 390 unggahan konten pada rentang 1 Januari 2023 hingga 14 Februari 2024, KPU Kota Makassar secara rutin menggunakan fitur hashtag untuk memperluas jangkauan. Merujuk pada analisis Agenda Setting, frekuensi unggahan konten pendidikan politik konsisten di tingkat bulanan meskipun masoh fluktuatif di tingkat mingguan. Untuk penempatan konten, KPU aktif memanfaatkan fitur pin pada Instagram, sedangkan duarsi pada konten video cenderung dikemas secara ringkas dan informatif. Namun, evaluasi aksesibilitas digital menemukan bahwa koten KPU belum sepenuhnya inklusif. Masih banyak unggahan yang tidak dilengkapi dengan teks alternatif serta terdapat video tanpa caption atau subtitle, atau sebaliknya, memiliki caption tetapi tidak menyertakan audio penjelasan yang memadai. Simpuan. Secara keseluruhan KPU Kota Makassar belum memiliki strategi sosialisasi inklusif dalam ruang digital. Minimnya alokasi anggaran dan belum mumpuninya pemahaman SDM internal terhadap isu kedisabilitasan menjadi hambatan utamanya. Hal ini berimplikasi langsung pada terbatasnya ketersediaan pendidikan politik yang dapat diakses oleh pemilih disabilitas. Ke depannya, pemanfaatan Instagram perlu dioptimalkan dengan menjamin penerapan prinsip aksesibilitas digital, agat kesetaraan hak pilih dan akses informasi dapat benar-benar terwujud.