ANALISIS PELAYANAN PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SINJAI = Analysis of Land Title Processing Services at the National Land Agency (BPN) of Sinjai Regency

Pelayanan publik di bidang pertanahan merupakan tolok ukur penting kinerja pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, pelayanan pengurusan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai masih diwarnai berbagai persoalan, seperti lambatnya penerbitan sertifikat, penumpukan berkas (backlog), serta keluhan masyarakat yang berujung pada intervensi Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tim Operasi Tuntas Tunggakan. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara standar pelayanan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 dengan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan standar prosedur, waktu, dan biaya, serta standar moral aparatur dalam pelayanan pengurusan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih melalui purposive sampling dan accidental sampling, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pelayanan telah tersusun sistematis namun belum dipublikasikan secara tertulis sehingga menimbulkan persepsi berbelit-belit. Standar biaya resmi mengacu pada ketentuan PNBP, tetapi ditemukan praktik "biaya percepatan" yang berpotensi menjadi pungutan liar. Standar waktu pelayanan belum memiliki SOP tertulis di setiap tahap sehingga durasi penyelesaian sulit diprediksi, ditandai penurunan volume penerbitan sertifikat lebih dari 70 persen selama 2021-2025. Dari aspek moral, petugas dinilai ramah, responsif, dan komunikatif, namun integritas finansial masih rapuh akibat praktik biaya percepatan, sehingga diperlukan penguatan transparansi, publikasi SOP, dan pengawasan internal guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang akuntabel dan berkepastian hukum.