Dampak TAP MPRS No. Xxv/Mprs/1966 Terhadap Gerakan Kiri Dan Hilangnya Orientasi Ideologis Partai Politik Di Indonesia = The Impact of MPRS Decree No. XXV/MPRS/1966 on Leftist Movements and the Loss of Ideological Orientation of Political Parties in Indonesia

TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 merupakan salah satu produk hukum yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan politik Indonesia pasca-1965. Ketetapan ini tidak hanya membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melarang penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi juga menjadi landasan bagi terbentuknya hegemoni politik negara pada masa Orde Baru. Melalui berbagai instrumen politik, hukum, pendidikan, dan budaya, negara membangun dominasi ideologis yang berdampak pada perkembangan sistem kepartaian dan kehidupan politik Indonesia dalam jangka panjang. Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 terhadap perkembangan partai politik di Indonesia melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci, khususnya terkait proses de-ideologisasi politik serta hilangnya spektrum politik kiri non-komunis dalam sistem kepartaian Indonesia. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui kajian berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai kerangka analisis utama. Hasil Penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 menjadi instrumen penting dalam pembentukan hegemoni negara melalui kombinasi kekuatan koersif dan persetujuan sosial yang dibangun melalui pendidikan, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai produk budaya. Proses tersebut menghasilkan kesadaran kolektif anti-komunisme yang mengakar dalam masyarakat serta mendorong terjadinya de-ideologisasi partai politik pada masa Orde Baru. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa berbagai gagasan kiri non-komunis, seperti sosial demokrasi, politik kesejahteraan, reforma agraria, serta perjuangan hak-hak buruh dan petani, mengalami marginalisasi dalam arena politik nasional. Kondisi tersebut berkontribusi pada menyempitnya spektrum ideologi politik, terbatasnya representasi politik kelompok masyarakat kelas bawah, serta berkembangnya sistem kepartaian yang lebih pragmatis daripada ideologis hingga era Reformasi.