TRANSFORMASI DIGITAL PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT = DIGITAL TRANSFORMATION OF REGIONAL GOVERNMENT AGENCIES IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES AT THE WEST SULAWESI PROVINCIAL GOVERNMENT

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memahami secara komprehensif bagaimana transformasi digital pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat dibentuk serta diimplementasikan. Transformasi ini didorong oleh tuntutan tata kelola berbasis elektronik, namun masih menghadapi kendala berupa kesenjangan antara kebijakan nasional dan kapasitas nyata di daerah, yang tercermin dari rendahnya interoperabilitas data serta nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang dibawah rata-rata nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan analisis yang berfokus pada tiga dimensi utama : faktor penentu keberhasilan (organisasional,teknis, dan lingkungan), ketahanan organisasi (antisipasi, penanggulangan, dan adaptasi), serta dinamika kolaborasi lintas sektor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sebelas informan kunci, observasi unit layanan digital, serta telaah dokumen kebijakan yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi faktor penentu, keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, budaya kerja digital, dan kompetensi digital aparatur. Pada dimensi ketahanan organisasi, kemampuan birokrasi dalam mengantisipasi gangguan menjadi kunci keberlangsungan layanan. Sementara itu, pada dimensi kolaborasi, interaksi antaraktor lintas sektor diperlukan untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih terintegrasi. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola digital di Sulawesi Barat memerlukan sinergi antara peran strategis tim teknologi informasi, penguatan resiliensi organisasi, dan kualitas kemitraan yang akuntabel. Kontribusi praktis penelitian ini menawarkan arah bagi peningkatan kompetensi ASN dan pengelolaan risiko guna mewujudkan pemerintahan digital yang lebih matang, inklusif, dan berketahanan.