MULTI-LEVEL GOVERNANCE DALAM PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN DI SULAWESI SELATAN = MULTI-LEVEL GOVERNANCE IN RENEWABLE ENERGY UTILIZATION IN SOUTH SULAWESI

Penelitian ini bertujuan menganalisis multi-level governance (MLG) dalam pemanfaatan energi terbarukan di Sulawesi Selatan dari perspektif aktor negara dan non-negara serta dinamika interaksinya. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada ketidakseimbangan distribusi kewenangan, keterbatasan koordinasi lintas tingkat pemerintahan, serta ketimpangan akses aktor dalam proses kebijakan energi terbarukan. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi energi melalui Undang-Undang Energi, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta Rencana Umum Energi Daerah (RUED), praktik implementasi menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi energi terbarukan dan realisasi pengembangannya di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian meliputi Jakarta (aktor kebijakan nasional), Makassar dan Parepare (koordinasi sistem kelistrikan regional), serta Kabupaten Pinrang, Jeneponto, dan Sidenreng Rappang (lokasi proyek energi terbarukan). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi kebijakan, serta analisis laporan institusi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Multi-Level Governance dalam pemanfaatan energi terbarukan di Sulawesi Selatan dibentuk oleh tiga dimensi utama. Pertama, pada perspektif aktor negara, distribusi kewenangan menunjukkan dominasi pemerintah pusat dan PLN dalam pengendalian sistem kelistrikan, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki ruang kewenangan yang terbatas. Kedua, pada perspektif aktor non-negara, keterlibatan organisasi masyarakat sipil, asosiasi industri, dan perusahaan swasta menunjukkan distribusi sumber daya, stabilitas organisasi, serta akses terhadap kebijakan yang tidak seimbang. Ketiga, pada dimensi interaksi kebijakan, pola relasi vertikal–horizontal, struktur kekuasaan, konflik antaraktor, serta pembentukan koalisi politik–ekonomi mempengaruhi efektivitas tata kelola energi terbarukan. Penelitian ini menghasilkan sintesis model Multi-Level Governance yang menekankan pentingnya integrasi kewenangan lintas tingkat pemerintahan, keseimbangan akses aktor terhadap proses kebijakan, serta penguatan mekanisme koordinasi dan interaksi antaraktor untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan energi terbarukan di Sulawesi Selatan.