PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR = LEGAL PROTECTION FOR NON CIVIL SERVANTS IN EAST HALMAHERA REGENCY

AMINA SUKMAYANTI (B012191021) dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR”. (Dibimbing oleh Oky Deviany dan Ratnawati).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hokum terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di Kabupaten Halmahera Timur, fokus kajian penelitan ini untuk mengetahui kedudukan pegawai non pegawai negeri sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pegawai non pegawai negeri sipil.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari perilaku manusia yang didapat dari wawancara langsung. Penelitian dilakukan di Kabupaten Halmahera Timur. Analisis data adalah kualitatif dengan menganalisa data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan fikiran yang logis, hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah yang tidak bisa diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Perlindungan hukum terhadap pegawai non pegawai negeri sipil di Kabupaten Halmahera Timur belum memilik payung hukum, baik itu peraturan daerah maupun peraturan bupati. Pembayaran gaji acuannya jelas yakni dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk kepastian hukumnya apabila pemerintah daerah melakukan rekrutmen PPPK secara nasional dan dinyatakan lulus seleksi sebagai PPPK sehingga kedudukannya adalah sebagai ASN seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil