Tinjauan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Terhadap Penyelundupan Ayam di Satuan Pelayanan Pelabuhan Makassar Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan = Review of the Implementation of Law Number 21 of 2019 on Chicken Smuggling at the Makassar Port Service Unit of the Animal, Fish, and Plant Quarantine Center of South Sulawesi Province

Animal quarantine is an important instrument in preventing the entry, exit, and spread of Quarantine Animal Pests and Diseases (HPHK) through interregional animal traffic in Indonesia. This study aims to determine the implementation of Law Number 21 of 2019 regarding quarantine measures against chicken smuggling at the Makassar Port Service Unit, Animal, Fish, and Plant Quarantine Center, South Sulawesi Province. The methods used include observation, interviews, and discussions with quarantine veterinarians and technical officers. The research results showed that four chickens were found without quarantine documents while being transported on the Pelni passenger ship and were subject to detention. However, the handling of transit carriers has not fully complied with regulations. Therefore, increased user compliance, procedural accuracy, and coordination between quarantine units are needed to maintain biosecurity. Karantina hewan merupakan instrumen penting dalam mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) melalui lalu lintas hewan antarwilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 terkait tindakan karantina terhadap penyelundupan ayam di Satuan Pelayanan Pelabuhan Makassar, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan diskusi dengan dokter hewan karantina serta petugas teknis. Hasil penelitian menunjukkan ditemukannya empat ekor ayam tanpa dokumen karantina yang diangkut menggunakan kapal penumpang Pelni dan dikenai tindakan penahanan. Namun, penanganan media pembawa berstatus transit belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan pengguna jasa, ketepatan prosedur, dan koordinasi antarunit karantina untuk menjaga keamanan hayati.