MODEL DUKUNGAN POLITIK TERHADAP KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI SULAWESI SELATAN = Political Support Model for the Performance of Regionally Owned Enterprises (BUMD) in South Sulawesi Province

Yasir Machmud, Model Dukungan Politik Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Dibimbing oleh Gustiana A. Kambo dan A. Lukman Irwan) Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, masih menghadapi tantangan struktural yang berakar pada hubungan politik dan kelembagaan daerah. Ketergantungan terhadap penyertaan modal pemerintah, ketidakpastian regulasi, dan dominasi kepentingan politik dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa dimensi politik menjadi faktor penentu efektivitas ekonomi daerah. Dalam Politik kelembagaan, disertasi ini berupaya menjelaskan bagaimana kekuasaan politik, institusi daerah, dan kepentingan ekonomi saling berinteraksi dalam membentuk dukungan politik terhadap kinerja BUMD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus pada PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan observasi lapangan. Analisis dilakukan dengan metode institutional political economy Analysis untuk menelusuri interaksi antaraktor politik, birokrasi, dan ekonomi dalam konteks pembentukan kebijakan BUMD. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) ketergantungan politik yang tinggi terhadap dukungan modal dan regulasi, (2) proses dukungan politik yang berjalan melalui mekanisme regulasi, penganggaran, dan jaringan politik, serta (3) terbentuknya Model Dukungan Politik Terbuka (Open Model) yang menempatkan politik sebagai kekuatan fasilitatif, bukan intervensional. Model ini menggambarkan hubungan kolaboratif dan adaptif antara pemerintah daerah, DPRD, dan BUMD dalam sistem yang transparan dan akuntabel. Temuan ini memperluas kajian ekonomi politik kelembagaan dan memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola BUMD yang demokratis, efektif, dan berkelanjutan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.