Analisis Politik Keamanan: Studi Kebijakan Deradikalisasi BNPT terhadap Eks Napiter di Kota Makassar = Political-Security Analysis: A Study of BNPT’s Deradicalization Policy for Ex-Napiter in Makassar City

Penelitian ini mengkaji kebijakan deradikalisasi terhadap eks Napiter yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di wilayah Kota Makassar dalam perspektif politik keamanan. Fokus kajian adalah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan serta dampaknya bagi kestabilan politik dan keamanan. Penelitian bertujuan menelaah substansi kebijakan serta lingkungan pelaksanaannya dengan menggunakan kerangka pikir dan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, sekaligus mengukur kontribusinya terhadap kondisi keamanan dan stabilitas politik keamanan lokal di Kota Makassar. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan menggali informasi langsung dari aktor-aktor utama seperti institusi BNPT, aparatur pemerintahan setempat, dan mantan narapidana terorisme yang menjadi sasaran program, ditambah dengan kajian literatur berupa dokumen-dokumen resmi dan laporan terkait kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kebijakan deradikalisasi BNPT telah terimplementasi dengan baik di Kota Makassar. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya aksi teror yang terjadi melibatkan eks napiter yang telah menerima program deradikalisasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena asas manfaat dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya diperoleh eks napiter di Kota Makassar karena masih terdapat eks napiter yang belum menerima program deradikalisasi tersebut. Program deradikalisasi masih difokuskan terhadap eks napiter yang tergabung dalam yayasan bentukan BNPT yakni Yayasan Sikawarui Appa Sulapa (Kapala), sementara eks napiter yang tidak tergabung dalam yayasan tersebut belum menerima program deradikalisasi. Hal ini berpengaruh pada tingkat perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan deradikalisasi. Selain itu, terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan program deradikalisasi karena tidak hanya BNPT (leading sector instansi) yang menjalankan program deradikalisasi tersebut. Akan tetapi, terdapat instansi lainnya yakni Densus yang secara beririsan juga menjalankan program deradikalisasi secara mandiri. Selain itu, tidak terdapat anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk program deradikalisasi di Kota Makassar. Anggaran tersebut masih bergantung dengan pengajuan Tim Deradikalisasi BNPT Sulsel apabila terdapat eks napiter yang direkomendasikan menerima program deradikalisasi di Kota Makassar.