Fungsi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo = The Role of Government in Resolving Land Conflicts in Maniangpajo District, Wajo Regency

ABSTRAK Aisyah Nailah Fauziyah. Fungsi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik pertanahan di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo(dibimbing oleh Ashar Prawitno,S.IP.,M.Si). Latar Belakang: Masalah pertanahan merupakan sektor krusial yang menuntut penanganan pemerintah secara cermat karena nilai vitalnya bagi kesejahteraan masyarakat. Saat ini, pemerintah menghadapi dilema antara kewajiban melindungi hak rakyat dengan tuntutan akselerasi pembangunan ekonomi yang memerlukan ruang. Kegagalan dalam mengelola konflik pertanahan tidak hanya memicu ketidakstabilan sosial dan penurunan kesejahteraan, tetapi juga mendegradasi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang adil, transparan, dan berkelanjutan sebagai solusi atas kompleksitas permasalahan tersebut. Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi pemerintah dalam menyelesaikan konflik pertanahan dengan menitikberatkan pada peran lembaga otoritas dalam memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan konflik. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pertanahan di Kecamatan Maniangpajo didominasi oleh sengketa waris serta permasalahan administrasi dan legalitas lahan. Dalam penyelesaiannya, pemerintah daerah mengimplementasikan tiga fungsi utama secara berjenjang: Fungsi Regulasi, yakni pemerintah bertindak sebagai mediator formal; Fungsi Pelayanan, melalui fasilitasi pengaduan dan mediasi administratif; yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membangun kesepahaman antarpihak.