EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA MAKASSAR = Evaluation of Secondary Education Compulsory Schooling Policy in Makassar City

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Menengah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 dengan tujuan memperluas akses pendidikan, meningkatkan pemerataan, serta menjamin mutu layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik jenjang SMA/SMK sederajat. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan metropolitan memainkan peran strategis dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun, berbagai persoalan seperti angka putus sekolah, kesenjangan kualitas antarsekolah, serta keterbatasan sarana-prasarana masih menjadi hambatan dalam pencapaian target kebijakan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah di Kota Makassar melalui tiga indikator: tingkat pencapaian pendidikan, jumlah peserta pendidikan, dan hasil belajar peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, serta dokumentasi di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa satuan pendidikan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan dukungan anggaran telah tersedia, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala sosial-ekonomi, minimnya motivasi belajar peserta didik, hingga ketidakseimbangan ketersediaan sarana pendidikan. Penelitian ini menegaskan perlunya intervensi yang lebih komprehensif melalui penguatan data Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan fasilitas pembelajaran, serta penguatan kolaborasi pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Kesimpulannya, kebijakan wajib belajar telah berjalan, tetapi belum mencapai efektivitas optimal sehingga perlu penguatan implementasi agar tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan benar-benar terwujud.