Gerakan Sosial Dalam Isu Pemekaran Kabupaten Toraja Barat = Social Movement in the Issue of Expansion of West Toraja Regency

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja latar belakang dan bentuk gerakan sosial yang dilakukan masyarakat, panitia dan pemerintah dalam mendukung isu pemekaran kabupaten toraja barat. Penelitian ini menggunakan konsep pemekaran menurut seldadyo (2009) yang membagi konsep pemekaran dalam 3 kondisi seperti, kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik, konsep Kesejahteraan Rakyat dilihat dari Pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur serta adanya teori Gerakan sosial dan Aksi Kolektif menurut Sidney Tarrow (1997) untuk melihat Gerakan sosial dalam isu pemekaran kabupaten Toraja Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data primer observasi dan wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada isu pemekaran kabupaten toraja barat sudah mulai muncul pada 1998 tetapi adanya masalah administrasi yang menyatakan dalam sebuah pemekaran hanya boleh satu dalam setiap daerah untuk mekar yang pada akhirnya Toraja Utara yang dimekarkan pada 2008 (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008), pada 2013 Isu kembali muncul sayangnya pada 2014 munculnya Moratorium yang menyatakan usulan pembentukan daerah otonom baru harus terhenti sambil menunggu evalusi lebih lanjut, pada 2013 -2025 Panitia dan masyarakat Melakukan gerakan sosial yang di latar belakangi oleh kesenjangan dan keresahan masyarakat yang pada akhirnya, Bupati tana toraja menerbitkan SK (N0: 268/VII/TAHUN 2025) tentang persetujuan pembentukan CDOB Kabupaten Toraja Barat. Pada 2026 Bekas pemekaran sudah masuk pada kemendagri, adanya harapan jika moratorium dicabut, isu pemekaran ini bisa terlaksana dengan syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Toraja Barat.