KOMITMEN POLITIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN PADA WISATA PEGUNUNGAN ENREKANG = THE POLITICAL COMMITMENT OF THE ENREKANG REGENCY GOVERNMENT TOWARDS ENVIRONMENTAL PRESERVATION IN ENREKANG MOUNTAIN TOURISM

Qisthina Aulia Erlangga – E041221054. Komitmen Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang terhadap Pelestarian Lingkungan pada Wisata Pegunungan Enrekang. Di bawah bimbingan Endang Sari, S.IP.,M.Si. sebagai Pembimbing Utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana komitmen politik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan pada kawasan wisata pegunungan, khususnya di Wisata Alam Lewaja. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980) yang menekankan empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan juga menggunakan perspektif ekosentrisme Arne Naess (1973) serta konsep ekologi politik menurut Eric R. Wolf (1972) untuk melihat hubungan antara kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan dinamika lingkungan dalam pengelolaan pariwisata. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 15 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan lingkungan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan kawasan wisata. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya tekanan ekologis seperti degradasi lingkungan, potensi bencana hidrometeorologi, serta menurunnya kualitas lingkungan kawasan wisata. Selain itu, manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat sekitar belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen politik pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata berbasis lingkungan masih memerlukan penguatan melalui kebijakan yang lebih konsisten, pengawasan yang lebih efektif, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan.